Diduga Ijin Limbah B3 Bermasalah Komisi VII DPR RI Minta Ijin Di Tinjau Ulang

Photo Kondisi PT Cemindo Gemilang saat ini

bantenterkini.com-Bayah 10 Maret 2019, Keberadaan PT Cemindo Gemilang di Kecamatan Bayah membawa masalah baru di wilayah tersebut dari mualai soal tenaga kerja asing hingga soal pembuangan Limbah perusahaan. Tim Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Hidup VII DPR RI mendapatkan beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), khususnya Direktoral Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) terkait pengolahaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pabrik Semen di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

“Dari keterangan sementara, proses pembuangan limbah B3 PT Cemindo Gemilang di Bayah ini tidak memiliki izin. Sementara pihak perusahaan berdalih izinnya sedang diajukan kepada pemda terkait. Padahal perusahaan tersebut sudah beroperasi dari tahun 2014 lalu. Tentunya perizinan tersebut harusnya sudah dikantonginya,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Halim.

Selain menemukan air limbah yang langsung dibuang ke sungai oleh PT Cemindo Gemilang, Tim Panja Limbah dan Lingkungan menemukan tidak adanya pusat pengolahan air limbah untuk mengontrol apakah sudah sesuai standar baku mutu atau tidak. Panja juga meminta KLHK untuk mengecek daya hisap deskuletor, apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan KLHK. Pasalnya, sejak perusahaan ini berdiri, banyak sekali keluhan dari masyarakat sekitar perusahaan.

“Keluhan pencemaran udara berupa debu akibat aktifitas kegiatan perusahaan. kampung yang terdampak salah satunya Kampung Darmasari, serta keluhan masyarakat terhadap pembuangan limbah cair yang mencemari Kali Cibayawak. Dari hasil temuan tersebut, kami meminta KLHK untuk memeriksa lebih lanjut dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Cemindo Gemilang,” tandasnya.

Terkait temuan itu, Direktur Pengendalian Pencemaran Air KLHK Luckmi Purwandari mengatakan, pihaknya akan segera menyurati perusahaan, dan mengecek perizinan yang belum dimiliki perusahaan.

“Kami akan memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis terlebih dahulu. Jika nanti peringatan administrasi tidak diindahkan, maka diberi waktu 3 sampai 6 bulan tergantung permasalahan. Jika tidak terlalu berat, maka penyelesaian pencemaran lingkungannya harus diselesaikan dengan cepat, tapi kalau berat tentunya harus diselesaikan secara bertahap,” tutur Luckmi dilansir dari web dpr.go.id(Red) Citonk

Bagikan ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *