Bantenterkini.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melangsungkan Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap yang terdapat di 23 Provinsi serentak se-Indonesia.
Deklarasi ditandai dengan hand scanning oleh Menteri AHY didampingi dua Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, dan Pejabat Gubernur Jawa Timur.
“Kalau sudah dikategorikan Lengkap, artinya tidak boleh ada yang terlewat secara spasial. 46 Kabupaten Kota ini dinyatakan telah terdata, telah terregistrasi, dan telah terpetakan. Sehingga no gap no overlap tidak boleh ada gap, tidak boleh ada overlap,” kata AHY dalam sambutannya di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya.
AHY mengungkapkan, bahwa suatu wilayah yang dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap diharapkan dapat mendukung pembangunan di wilayah masing-masing.
“Kalau seluruh wilayah tanah di Indonesia pada akhirnya dinyatakan no gap no overlap, insyaallah tata ruang wilayah nasional dan juga daerah benar-benar bisa dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah pusat dan daerah dimana pun dalam menyusun rencana strategis untuk pengembangan dan pembangunan di wilayah masing-masing,” ungkapnya.
Di awal kepemimpinannya, jumlah Kabupaten/Kota Lengkap di Indonesia baru mencapai 13 kabupaten/kota. Kemudian pada 26 Maret 2024, AHY mendeklarasikan Cilegon sebagai Kota Lengkap, disusul Kota Administrasi Jakarta Selatan pada 02 April 2024, 4 kabupaten di Provinsi Bali pada 21 Mei 2024, dan terakhir pada 30 Mei 2024 lalu ia mendeklarasikan 14 Kota Lengkap secara serentak di tujuh Provinsi.
“Target sampai dengan akhir tahun ini, sebanyak 104 Kabupaten Kota. Oleh karena itu, tentu dihadapan para Kepala Kanwil BPN mari kita terus kejar target pencapaian sampai dengan akhir tahun ini. Mudah-mudahan tercapai 104 Kabupaten Kota lengkap, bahkan bisa over prestasi,” tutur Menteri AHY.
Sementara, Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono meyakini, jika kelengkapan data spasial yang kemudian diimplementasikan ke layanan Sertifikat Tanah Elektronik sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Timur.
“Dengan implementasi Sertifikat Tanah Elektronik, kami yakin bahwa kepastian hukum akan kepemilikan tanah semakin kuat. Masyarakat juga bisa menggunakan sertifikat itu, untuk bisa berdaya bagaimana membuat permodalan untuk kemandirian dirinya juga bisa terlaksana,” ujarnya.
Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran, Bupati dan Wali Kota serta jajaran Forkopimda setempat.
