EKONOMI & BISNISNEWS

BI Soroti Potensi Besar Banten Selatan, Dorong Infrastruktur dan Investasi Pariwisata

×

BI Soroti Potensi Besar Banten Selatan, Dorong Infrastruktur dan Investasi Pariwisata

Sebarkan artikel ini

SERANG, — Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten menilai Banten Selatan memiliki peluang besar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru jika didukung percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan tata kelola. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BI Banten, Ameriza Ma’ruf Moesa, dalam Forum Ekonomi Banten 2025 di Serang, Selasa (9/12/2025).

Ameriza menyampaikan bahwa ekonomi Banten tetap solid meski menghadapi tekanan global. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 tercatat 5,29 persen, lebih tinggi dari nasional 5,04 persen. Investasi juga tumbuh kuat dengan realisasi mencapai Rp91,5 triliun hingga September 2025.

Meski demikian, ia menyoroti ketimpangan wilayah. Sebanyak 91,5 persen PDRB masih disumbang Banten Utara, sementara Lebak dan Pandeglang hanya 8,5 persen. Investasi pun belum merata: 98,1 persen mengalir ke utara, dan hanya 1,9 persen ke selatan.

Padahal Banten Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata seperti Pantai Sawarna, Geopark Bayah Dome, Taman Nasional Ujung Kulon, hingga kawasan Baduy. Tantangan utama meliputi infrastruktur terbatas, hilirisasi pertanian yang lemah, serta fasilitas wisata yang belum terintegrasi.

Baca Juga:  Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Alam Sutera Group Tanam 10 Ribu Bibit Mangrove

Ameriza menekankan perlunya penguatan akses, perbaikan fasilitas publik, dan pemberdayaan masyarakat lokal agar menjadi pelaku utama pariwisata. Ia juga menilai inflasi 2025 akan tetap terkendali di kisaran 2,5±1 persen dan mencatat digitalisasi pembayaran terus tumbuh dengan 3,2 juta pengguna QRIS di Banten.

BI memproyeksikan ekonomi Banten tumbuh 4,70–5,50 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 4,90–5,70 persen pada 2026. Ameriza menegaskan lima agenda penting: optimalisasi Banten Selatan sebagai pusat pertumbuhan baru, percepatan belanja daerah, pengendalian inflasi, reformasi struktural, dan stabilitas ekonomi berkelanjutan.***