KAB. TANGERANG – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2022 pada rapat Paripurna di Gedung Dewan Tigaraksa, Rabu (10/11/2021).
Merespon rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2022 tersebut, Fraksi Gerindra dalam pandangannya yang dibacakan Muhammad Nasrullah mempertanyakan upaya Pemkab Tangerang mengejar target pendapatan yang ditetapkan pada RAPBD 2022 dalam kondisi masih pandemi Covid-19. le prix du viagra
“Bagaimana eksekutif bisa mengejar target pendapatan? target yang ditetapkan itu jika dalam kondisi normal? padahal saat ini masih dalam kondisi pandemi,” kata M Nasrullah, salah satu Anggota Dprd Kabupaten Tangerang dari Fraksi Gerindra saat membacakan pandangan fraksinya.
Fraksi Gerindra menyebut, saat ini kondisi perekonomian masyarakat sedang melemah akibat imbas dari pandemi Covid-19 yang tentunya bisa mempengaruhi target pendapatan pada tahun 2022. Nasrullah menilai, masih ada potensi pajak daerah yang masih bisa dikembangkan. Fraksi Gerindra meminta eksekutif lebih optimal lagi dalam merealisasikan potensi pajak daerah.
“Tujuannya untuk menambah pad (pendapatan asli daerah) melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi retribusi pajak daerah,” ungkapnya.
Nasrullah menambahkan, fraksinya juga mempertanyakan perencanaan Pemkab Tangerang dalam penyusunan anggaran. sebab, Fraksi Gerindra menyebut defisit anggaran terus berulang akibat besaran target kebutuhan belanja daerah.
“Demikian catatan kami sebagai bentuk kepedulian terhadap program pembangunan kabupaten tangerang,” tuturnya.
Namun begitu, secara umum Fraksi-fraksi di DPRD mengapresiasi kinerja bupati bersama jajaran eksekutif dalam penyusunan RAPBD 2022. sejumlah fraksi menilai bupati telah menempatkan skala prioritas program kerjanya pada RAPBD 2022.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Sholeh Afif mengaku optimis eksekutif bisa menjalankan program prioritas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang.
“Kami berharap RAPBD 2022 sebagai dinamika berbagai masukan. seperti, Musrembang, reses dan ruang partisiapasi publik lainnya dengan melihat kondisi ril kebutuhan masyarakat,” ungkap Sholeh Afif membacakan pandangan Fraksi Golkar.
