Pandeglang – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang tahun ini telah menyelesaikan Program membangun 90 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pembangunan tersebut melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan total anggaran sebesar Rp1,675 miliar pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
Kepala DPKPP Kabupaten Pandeglang Roni mengatakan, jumlah rumah yang akan dibangun itu berasal dari usulan DPRD Pandeglang melalui pokok-pokok pikiran (Pokir), Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan APBD reguler.
“BSPS reguler APBD ada 30 unit masing-masing Rp17,5 juta, kemudian PKE (penanganan kemiskinan ekstrim) ada 40 unit masing-masing senilai 70 juta, dan Pokir sebanyak 20 unit masing-masing Rp17,5 juta, total 90 dengan anggaran Rp1,675 miliar,” katanya, saat ditemui di acara Pembagian Upah Kerja/HOK.
Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) APBD dan Penanganan kemiskinan ekstrim (PKE) Tahun Anggaran 2024, di Kantor Desa Sukasari, Jumat (13/12/2024).
Selain itu, kata dia, pihaknya juga mendapatkan bantuan perbaikan puluhan rumah masyarakat yang terkena dampak bencana pada tahun 2023 lalu, dan pengajuan bantuan rumah rusak akibat bencana yang terjadi tahun ini.
“Ada juga bantuan penanganan bencana puting beliung di Kecamatan Mandalawangi,” katanya.
Roni mengaku, secara keseluruhan pihaknya sudah menyelesaikan pembangunan RTLH di Pandeglang sebanyak 18 ribu unit. Meski demikian, masih banyak rumah masyarakat yang membutuhkan perbaikan dan akan terus dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.
“Berdasarkan data yang ada, jumlah rumah yang kumuh ada 58 ribu dan baru tertangani 18 ribuan, itu dari program RTLH. Itu semuanya enggak bisa kita tangani, karena status tanahnya masih menumpang bukan hak milik,” katanya.
Roni mengakui, pihaknya juga sudah mengajukan bantuan perbaikan rumah sebanyak tiga ribuan lebih kepada Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat. Usulan itu, saat ini sedang dalam tahap evaluasi oleh instansi terkait dan tinggal menunggu hasilnya.
“Pengajuan ke Provinsi dan pihak balai sebanyak tiga ribuan, sekarang masih sudah masuk tinggal kita nunggu dari pihak provinsi dan pusat. Sebetulnya, tahun lalu kita akan mendapatkan bantuan 1.200 unit, hanya saja waktu pengerjaannya dua bulan, enggak bisa terkejar,” tutup Roni.
Seorang Warga Kampung Kandang Kambing, Desa Sukasari, Kecamatan Pulosari, yang menerima manfaat atau bantuan BSPS APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024, Ahmad Dedi, mengaku senang, rumah miliknya yang semula tidak layak huni, kini menjadi layak.
“Saya beserta keluarga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Bupati, Pemerintah yang telah membantu saya membangun rumah saya yang tadinya tidak bagus, kini menjadi bagus, saya bersyukur sekali dengan adanya bantuan ini,” kata Ahmad.
Ahmad Dedi juga mengatakan, dengan pekerjaan serabutan, penghasilan yang tidak tetap, dirinya tidak dapat memperbaiki rumahnya karena kondisi keuangannya.
“Kalau bangun pakai uang sendiri dari mana uangnya, karena uang pun cukup digunakan untuk biaya atau kebutuhan hidup sehari-hari, maka makin sangat berterimakasih atas bantuan yang diberikan kepada kami dengan membangun rumah kami yang semula tidak layak,” tutupnya.