PMII Kembali Turun Aksi, Tantang KPK dan PPATK Periksa Bupati Pandeglang

oleh

Bantenterkini.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pandeglang dan Masyarakat Pandeglang Selatan, menggelar aksi unjuk rasa jilid ke 3 di Depan Kantor Bupati Kabupaten Pandeglang, pada Rabu (17/5/2023).

“Kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Masyarakat Pandeglang Selatan, menindaklanjuti aksi kami kemarin. Karena KPK dan PPATK telah mengeluarkan statement akan memeriksa dan mengaudit sebagaimana mestinya. Namun, sampai saat ini tidak juga hadir ke Kabupaten Pandeglang, untuk segera memeriksa dan mengaudit harta kekayaan Bupati Pandeglang, Irna Narulita,” ungkap Ketua Umum PMII Kabupaten Pandeglang, Hendri Syahadi kepada Tuntas Media.

Hendri menyebut, jika PMII dan Masyarakat Pandeglang Selatan menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan melakukan pemanggilan kepada bupati Pandeglang Irna Narulita terkait dugaan tidak wajarnya harta bupati sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rp62,5 Miliar.

Baca Juga:  Pabrik Produksi Tinner di Tangerang Ludes Terbakar

“Kami dari PMII Kabupaten Pandeglang bersama masyarakat Kabupaten Pandeglang, akan terus melakukan aksi sampai KPK dan PPATK bisa hadir ke Kabupaten Pandeglang,” sambung Hendri.

Menurut Hendri, dengan harta kekayaan Bupati tersebut diduga adanya memperkaya diri, padahal Kabupaten Pandeglang masih banyak kesenjangan yang terjadi.

Baca Juga:  KDrama Bad Mom Tampilkan Lee Do Hyun dan Ra Mi Ran

“Kami disini membawa isu-isu sosial yang tengah ramai di masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan selama 2 periode masa kepemimpinan Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban, dalam hal pembelian kendaraan roda empat dan sepeda listrik yang telah dicanangkan oleh Bupati Irna. Karena seharusnya anggaran tersebut terserap untuk infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan,” terangnya.

Baca Juga:  Resmikan Gedung OKP, Bupati Irna : Gedung Ini Milik Bersama, Manfaatkan Dengan Baik

“Maka dari itu, kebijakan tersebut agar dialokasikan atau dipindahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, dan juga kesehatan. Karena kami rasa itu lebih penting daripada hal yang lainnya. Kami berharap agar KPK dan PPATK segera datang ke Pandeglang,” imbuhnya.