Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa tanah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara pada Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Jakarta.
“Tidak akan ada kebijakan pangan kalau tidak ada tanah. Tanah itu problem kemanusiaan. Karena itu, semua program pangan harus bertumpu pada kepastian lahan,” tegas Nusron di hadapan jajaran BPK dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam paparannya, Menteri Nusron menjelaskan berbagai strategi yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat ketahanan pangan. Strategi tersebut antara lain perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penerapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), serta optimalisasi pemanfaatan tanah telantar dan tanah eks HGB/HGU untuk redistribusi kepada masyarakat.
Ia mengungkapkan, sejak skema LSD diterapkan, terjadi penurunan signifikan alih fungsi lahan sawah. “Dulu, rata-rata alih fungsi bisa puluhan ribu hektare per tahun. Sejak ada LSD, dalam empat tahun hanya sekitar 5.600 hektare di delapan provinsi. Selama saya menjabat, belum pernah saya tanda tangani satu pun izin alih fungsi LSD,” ungkap Nusron.
Tak hanya itu, Menteri Nusron juga mendorong percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai kerangka penting untuk memastikan kebijakan antar sektor seperti pangan, perumahan, energi, hingga industri tidak saling tumpang tindih.
“Penataan ruang yang presisi menjadi kunci dalam memastikan semua sektor pembangunan berjalan harmonis, terutama untuk mendukung swasembada pangan seperti yang diamanatkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Turut hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Riset Nasional. Menteri Nusron turut didampingi Inspektur Jenderal Dalu Agung Darmawan serta Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kartika Sari.
