SEMARANG, – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, menyoroti meningkatnya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, baik di perguruan tinggi maupun sekolah. Ia menegaskan perlunya langkah pencegahan yang lebih kuat dari institusi pendidikan agar kasus serupa tidak terus berulang.
“Akhir-akhir ini hampir setiap hari kita mendengar berita tentang kekerasan—baik kekerasan seksual, bullying, dan lainnya. Jawa Tengah kemarin viral karena kasus di Undip, lalu di Bali terjadi di Udayana, dan di sekolah-sekolah pun tidak kalah banyak, termasuk kasus SMA 72 Jakarta yang sangat mengkhawatirkan,” ujar Adde Rosi dalam sesi diskusi saat Kunjungan Reses Komisi X DPR RI di Gedung Walikota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/12/2025).
Adde Rosi menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah menerbitkan regulasi pencegahan kekerasan, yakni Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 untuk perguruan tinggi dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 untuk satuan pendidikan. Namun, implementasinya dinilai masih belum optimal.
“Kami ingin mengajak perguruan tinggi untuk benar-benar membentuk dan menguatkan Satgas sesuai Permendikbudristek. Ini penting untuk mencegah kekerasan di kampus. Perguruan tinggi harus punya langkah yang lebih kuat dan sistematis,” tegasnya.
Selain perguruan tinggi, ia juga mengingatkan sekolah dasar hingga tingkat SMA untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan kepada siswa. Menurutnya, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan harus menjadi prioritas utama.
“Anak-anak kita biarlah belajar dan bermain sesuai usianya. Jangan sampai terjadi lagi kekerasan antara guru dan murid, antar siswa, atau antara guru dan wali murid. Kasus seperti itu sering sekali terjadi, dan tidak boleh terus berulang,” jelasnya.
Pada akhir pemaparannya, Adde Rosi menyerukan agar setiap kasus kekerasan dijadikan evaluasi nasional bagi dunia pendidikan.
“Kita sudah cukup banyak masalah dalam dunia pendidikan. Jangan ditambah dengan masalah kekerasan. Jadikan kasus-kasus yang terjadi sebagai lesson learned agar pendidikan kita tidak kembali tercoreng,” pungkasnya.
