“Yang jelas kita warga pasar Kemis tidak mendapatkan pelajaran, terutama di SMA negeri. Masyarakat apalagi kita diterpa Covid-19, jelas secara ekonomi berkurang dan lemah. Sedangkan untuk mendapatkan pendidikan SMAN itu kan tidak tertampung semuanya, hanya beberapa persen. Sedikit sekali, itu yang terjadi di Pasar Kemis,” tuturnya.
Sebelumnya, Sampurna pernah mengirimkan surat dengan tuntutan yang sama pada 2019 yang lalu. Tapi hingga saat ini tidak ada realisasi.
“Tahun 2019 kita pernah mengadu ke Disdik dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) namun tapi tidak ada respon sampai sekarang. Makanya saya datang ke Banten nemuin gubernur mengadu. Solusinya seperti gimana ini. Sampai bertahun-tahun tidak ada solusi tentang anak-anak sekolah (SMAN),” katanya menambahkan.
Kendati demikian, Sampurna bersama pihaknya sudah membawa beberapa opsi yang akan ditawarkan kepada Gubernur Banten.
“Permohonan ini walaupun tidak tertampung mohon diberikan solusinya. Apa mau nambah ruangan, apa mau sekolah baru. Kita mewakili 5 desa 4 kelurahan,” ujarnya.
Kemudian, Sampurna mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan beberapa tawaran yang akan diajukan.
Diantaranya terdapat beberapa sekolah swasta dari SMP dan SMA PGRI yang siap disatukan menjadi sekolah negeri atau menampung (sekolah afilial).
“Mudah-mudhan di tahun ini kalau Memang tidak bisa menambah ruang atau kelas. Titipan dulu udah bisa. Kami pun sudah punya gagasan rencananya. Ruangan ada 18 rombel, siap di merger, siap digunakan. Kalau 18 kelas dikali 36 itu dikatakan cukup banyak,” tuturnya.
