Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam implementasi, terutama terkait efisiensi birokrasi dan kesiapan sumber daya manusia aparatur sipil negara.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Tangsel juga menyoroti pentingnya pembaruan regulasi di tingkat nasional agar pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menilai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.
“Masyarakat hari ini ingin persoalan banjir, sampah, dan kemacetan segera ditangani. Namun pemerintah daerah harus tetap berjalan sesuai aturan APBD yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Ruang Blandongan, Puspemkot Tangsel, Kamis (9/4/2026).
Forum ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan usulan masyarakat dari tingkat bawah dengan kemampuan fiskal daerah.
Pemkot Tangsel menargetkan RKPD 2027 dapat menjadi perencanaan yang lebih responsif, terukur, dan mampu menjawab tantangan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat.
