Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan lonjakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2026.Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, mengaku optimistis target tersebut bisa tercapai lewat kerja kolektif dan konsistensi menyelesaikan program yang sudah berjalan.
“Insyaallah, target 2026 bisa dicapai. Tapi kami harus fokus menuntaskan target tahun ini dulu,” ujar Pudji usai rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Pudji didampingi oleh Sekretaris Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.Rapat Panitia Kerja (Panja) yang membahas asumsi dasar RAPBN 2026 itu juga mengupas strategi Kementerian ATR/BPN dalam menggenjot PNBP.
Ada empat fokus utama yang akan dijalankan untuk mendukung peningkatan penerimaan negara.Pertama, peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi tanah secara elektronik, termasuk pengembangan layanan berbasis Informasi Geospasial Tematik (IGT).
Kedua, peningkatan mutu pelayanan publik melalui teknologi digital, khususnya dengan memperluas penggunaan sertipikat elektronik. Ketiga, evaluasi terhadap kebijakan tarif layanan, demi menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan berpihak pada masyarakat.
Dan keempat, optimalisasi potensi PNBP melalui pengelolaan aset kementerian yang lebih maksimal.
“Dengan empat pilar strategi ini, kami yakin target PNBP bisa dicapai. Ini semua tentu perlu kerja bersama seluruh jajaran ATR/BPN,” tegas Pudji.
Sebagai catatan, PNBP ATR/BPN tumbuh rata-rata 14,2% per tahun, dengan 97% kontribusi berasal dari layanan pertanahan. Digitalisasi layanan dinilai sangat berperan dalam mendorong kenaikan ini.Per Juni 2025, PNBP ATR/BPN sudah menyentuh Rp1,2 triliun atau 37,3% dari target.
Pemerintah menargetkan penerimaan PNBP sebesar Rp3,3 triliun hingga akhir tahun, mayoritas dari layanan pendaftaran tanah.
