Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Bimbingan Teknis, untuk menyamakan persepsi 88 Satuan Kerja (Satker) dalam rangka implementasi tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel pada proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan tiga pedoman utama yang harus diperhatikan oleh Satker untuk mencapai tujuan tersebut.
“Komitmen, profesionalisme, dan integritas adalah fondasi utama yang harus kita pegang. Semua itu berpengaruh pada hasil yang berkualitas, akuntabel, dan bermanfaat,” kata Pudji saat membuka acara di Aula Prona Kementerian ATR/BPN.
Puji mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut ditekankan untuk memastikan bahwa ILASPP memberikan dampak positif dan terukur bagi masyarakat, dengan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Acara ini juga, dihadiri oleh lebih dari 130 peserta yang berasal dari Satuan Kerja Pusat maupun Satuan Kerja dari Daerah,” terangnya.
Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, juga menekankan pentingnya sinergi antar Satker untuk memastikan keselarasan output dengan kebijakan strategis kementerian.
“Kita di sini untuk memastikan, bahwa semua komponen proyek berkoordinasi dengan baik dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana,” ujar Dalu.
Senior Urban Specialist World Bank, Uri Raich, turut mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan Bank Dunia dalam mendukung ILASPP. Ia berharap seluruh peserta dapat berkontribusi aktif dalam diskusi dan memperkaya pemahaman mengenai implementasi proyek ini.
“Bimbingan Teknis ILASPP ini akan berlangsung hingga 21 Agustus 2025, dengan rangkaian acara seperti pemaparan materi, diskusi teknis, dan praktik penyusunan rencana kerja,” singkatnya.
