PANDEGLANG, – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, kembali menggelar kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada masyarakat di daerah pemilihannya, Dapil Banten I (Kabupaten Lebak dan Pandeglang). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula PKPRI, Jalan Raya Labuan Km.3, Majasari, Sukaratu, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, pada Senin (26/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Adde Rosi menyampaikan pentingnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan yang terangkum dalam Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Empat Pilar ini adalah fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus bersama-sama menjaga dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar bangsa ini tetap kokoh dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan,” ujar Adde Rosi di hadapan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, dan unsur perempuan.
Adde Rosi juga menegaskan bahwa tantangan kebangsaan di era digital saat ini semakin kompleks, sehingga generasi muda perlu memiliki kesadaran nasionalisme yang kuat serta wawasan kebangsaan yang mumpuni agar tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa.
“Melalui sosialisasi ini, saya berharap masyarakat, khususnya di Pandeglang, dapat lebih memahami peran pentingnya dalam menjaga keutuhan NKRI, serta aktif berpartisipasi dalam membangun bangsa sesuai nilai-nilai Empat Pilar,” tambahnya.
Kegiatan ini disambut antusias oleh para peserta. Salah satu peserta, Siti Nurhayati, mengungkapkan bahwa sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan kebangsaan, terutama di tengah berbagai tantangan ideologis dan sosial yang dihadapi masyarakat.
Sosialisasi ini merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota MPR RI untuk terus menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh elemen masyarakat. Di akhir kegiatan, Adde Rosi juga membuka sesi tanya jawab dan diskusi interaktif sebagai bentuk dialog langsung dengan konstituen.
