TANGSEL, – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membenahi persoalan ketidaksinkronan data dalam penanganan kemiskinan. Pemkot Tangsel kini mengandalkan platform DATARA (Data Rakyat Tangerang Selatan) untuk menyatukan data antardinas agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Sebelumnya, sejumlah perangkat daerah disebut masih menggunakan data masing-masing dalam format lembar kerja Excel. Kondisi ini berisiko menimbulkan tumpang tindih program, pemborosan anggaran, hingga warga yang membutuhkan bantuan justru tidak terdata.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan, Tubagus Asep Nurdin, mengatakan DATARA tidak sekadar dibangun sebagai aplikasi atau dashboard pemerintahan baru. Menurutnya, platform tersebut bertujuan memastikan seluruh perangkat daerah menggunakan rujukan data yang sama.
“Dulu, masing-masing dinas mempunyai data excel yang sendiri-sendiri. Dinas A punya catatan versi sendiri, Dinas B punya data versi lain. Akibatnya, intervensi program kerap tidak sinkron. Esensi DATARA di sini adalah menyatukan semuanya agar setiap dinas menggunakan satu sumber data yang sama,” ujar Asep dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).
Asep menjelaskan, data yang dihimpun melalui DATARA diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta diperkaya dengan data sektoral daerah. Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu Pemkot Tangsel memperoleh gambaran kondisi masyarakat secara lebih akurat.
Dengan basis data yang seragam, setiap perangkat daerah dapat melakukan pemeriksaan silang terhadap program bantuan maupun intervensi kemiskinan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kesalahan sasaran dan memastikan bantuan diberikan sesuai kebutuhan warga.
“Jangan sampai ada warga yang benar-benar berhak justru tidak tersentuh karena datanya tercecer di dinas lain. Sebaliknya, kita juga mencegah APBD membiayai intervensi berulang pada sasaran yang sama sementara kelompok lain belum tertangani. Dengan data yang sama, bantuan menjadi tepat sasaran sesuai kebutuhan riil,” tegasnya.
Asep menuturkan, persoalan kemiskinan memiliki banyak dimensi sehingga tidak dapat ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Karena itu, integrasi data melalui DATARA diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Melalui satu rujukan data, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Koperasi dan UMKM dapat menyusun intervensi secara lebih terkoordinasi untuk keluarga yang sama.
Setiap dinas dapat menjalankan program sesuai kewenangannya berdasarkan kebutuhan masyarakat yang telah dipetakan. Dengan demikian, penanganan kemiskinan tidak lagi berjalan secara parsial.
“Teknologi hanyalah alat. Tujuan utama kita bukan sekadar membuat aplikasi baru, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran untuk pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran karena setiap dinas berpijak pada data yang sama. Tidak ada lagi ego sektoral atau perbedaan data antarinstansi,” pungkas Asep.
