PANDEGLANG, – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi harus menjadi prioritas nasional guna mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan dunia kerja.
Hal itu disampaikan Adde Rosi saat menjadi keynote speaker pada Workshop “Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Tinggi” yang diselenggarakan melalui kolaborasi Komisi X DPR RI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta STKIP Mutiara Banten di Pandeglang, Kamis (16/7/2026).
Dalam paparannya, Adde Rosi menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membangun daya saing bangsa. Karena itu, pemerintah dan DPR perlu memastikan kebijakan pendidikan tinggi tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan mutu, relevansi, serta daya saing lulusan.
“Komisi X DPR RI terus mendorong berbagai kebijakan yang memperkuat kualitas pendidikan nasional agar mampu melahirkan lulusan yang kompeten, berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global,” ujarnya.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Banten I (Lebak–Pandeglang) itu, STKIP Mutiara Banten dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan workshop karena merupakan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang berperan penting dalam mencetak calon guru dan tenaga pendidik berkualitas.
Ia menilai kualitas guru di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas perguruan tinggi yang menyiapkan mereka. Oleh sebab itu, penguatan LPTK menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem pendidikan nasional.
Adde Rosi juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi swasta merupakan tulang punggung pendidikan tinggi Indonesia. Dari total 4.303 perguruan tinggi di Indonesia hingga 2025, mayoritas atau sekitar 63 persen berstatus swasta.
“Karena menjadi mayoritas, perguruan tinggi swasta harus terus didorong agar semakin berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Adde Rosi memaparkan sejumlah program strategis yang telah dikawal Komisi X DPR RI bersama Kemendiktisaintek, mulai dari program afirmasi pendidikan tinggi, KIP Kuliah, berbagai skema beasiswa nasional, bantuan kelembagaan perguruan tinggi, hingga pendanaan riset dan inovasi.
Salah satu isu yang menjadi perhatian khusus adalah revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menurutnya, alokasi anggaran yang tersedia saat ini masih belum memadai dibandingkan kebutuhan nasional.
