Ia menambahkan, masa transisi hingga tahun 2028 harus dimanfaatkan pemerintah bersama DPR RI untuk menyusun mekanisme penganggaran yang matang sehingga implementasi putusan MK dapat berlangsung tanpa mengganggu keberlanjutan program MBG.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi memastikan pihaknya akan terus mengawal proses tersebut agar pelaksanaan putusan MK berjalan sesuai amanat konstitusi.
“Kami akan terus mengawal implementasi putusan ini. Harapan kami, Indonesia memiliki sistem pendidikan yang semakin berkualitas, infrastruktur pendidikan yang semakin merata, khususnya di wilayah 3T, serta program pemenuhan gizi yang tetap berjalan optimal. Keduanya merupakan investasi besar untuk mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Adde Rosi.
