TANGERANG SELATAN, – Pertumbuhan perkotaan dan bisnis di Tangerang Selatan (Tangsel) melaju sangat pesat berkat kontribusi para pengembang ternama yang kebetulan berlokasi di Tangsel.
Di tengah riuhnya diskursus di ruang digital, Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Winarko dengan tegas menepis berbagai narasi miring seperti sebutan “Kota Autopilot”.
Menurutnya, tudingan tersebut sama sekali tidak berdasar karena Pemkot Tangsel terbukti aktif dan sigap menjalankan fungsi regulasinya secara nyata di lapangan.
Yanuar menilai, keberhasilan Tangsel bertransformasi menjadi kota mandiri tidak lepas dari kapasitas Pemkot Tangsel yang kuat dalam mengawal dan mengarahkan jalannya pembangunan agar tetap berpihak pada keadilan sosial.
“Sebutan ‘Kota Autopilot’ itu sama sekali tidak ada dan tidak berdasar. Justru, di tengah pesatnya perkembangan kota dan bisnis yang digerakkan oleh para pengembang ternama, Pemkot Tangsel menunjukkan kapasitasnya dalam mengawal, menata, dan menjamin agar perkembangan kota ini berjalan adil bagi seluruh masyarakat dari kalangan manapun tanpa terkecuali, sehingga kesetaraan benar-benar terwujud,” ujar Yanuar dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Yanuar juga mengapresiasi langkah-langkah strategis yang diambil Pemkot Tangsel dalam menghadapi kompleksitas sosiologis kota satelit—mulai dari menjembatani kawasan klaster privat (gated communities) hingga perkampungan tradisional.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menunjukkan kinerja yang progresif sebagai “perekat sosial” (social glue).
“Pemkot Tangsel sudah berada di jalur yang tepat. Upaya pemerintah turun tangan langsung menata infrastruktur dasar, mengevaluasi transportasi publik, hingga mempercepat penyerahan fasilitas umum menunjukkan bahwa Pemkot hadir secara nyata. Pemerintah terbukti tidak tinggal diam dan bekerja keras menyeimbangkan antara tuntutan modernisasi kawasan privat dengan pemerataan hak bagi warga di perkampungan,” kata dia.
Sementara, menanggapi berbagai dinamika dan kritik yang berkembang di ruang publik, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel, TB Asep Nurdin, memaparkan sistem kerja dan komitmen pemerintah daerah secara lugas dan transparan.
Ia menegaskan bahwa roda pemerintahan daerah digerakkan oleh sistem, mekanisme, serta pembagian tanggung jawab yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Pertama, pemerintahan daerah bekerja berdasarkan sistem, bukan hanya bergantung pada individu. Di dalam pemerintahan terdapat proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi antarperangkat daerah, pengawasan, dan evaluasi,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, sekretaris daerah membantu koordinasi kebijakan dan administrasi, serta perangkat daerah menjalankan program pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.
Terkait pelayanan kepada masyarakat, Asep memastikan bahwa kesinambungan menjadi prioritas mutlak yang tidak boleh terganggu oleh dinamika politik maupun pergantian pejabat.
“Keberlanjutan pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah. Masyarakat harus tetap memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, dan infrastruktur sesuai kewenangan. Pelayanan tersebut harus disertai kualitas, kecepatan, kemudahan akses, dan kemampuan merespons persoalan warga,” lanjutnya.
Asep juga menekankan bahwa pemerintah tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif, melainkan memegang tanggung jawab penuh dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang yang terukur.
“Secara umum, pemerintah tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi juga memiliki tanggung jawab menentukan arah pembangunan. Arah pembangunan ditetapkan lewat dokumen perencanaan, diterjemahkan ke dalam program kerja, dan dievaluasi kinerjanya. Penilaian terhadap jalannya pemerintahan sebaiknya melihat bagaimana kebijakan dirumuskan, dilaksanakan, dan memberikan hasil bagi masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, Asep secara terbuka mengakui bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah dan tantangan di lapangan. Pemerintah daerah, kata dia, tidak menutup mata atas berbagai kekurangan yang ada.
“Pemkot Tangsel menyadari bahwa masih ada persoalan yang harus diselesaikan. Sebagai kota yang terus berkembang, Tangsel menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan dan pembangunan. Kami tidak ingin mengatakan bahwa seluruh persoalan telah selesai; pemerintah justru memiliki kewajiban untuk terus memperbaiki hal-hal yang belum optimal,” imbuhnya.
Sebagai bentuk akuntabilitas publik, Asep menyatakan bahwa pemerintah daerah senantiasa membuka diri terhadap segala bentuk pengawasan dan kontrol sosial dari masyarakat.
“Pemkot Tangsel terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang direncanakan, apa yang telah dilaksanakan, bagaimana anggaran digunakan, dan sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan,” tuturnya.
Pemkot Tangsel memandang setiap masukan publik sebagai bentuk kepedulian bersama.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan komunitas urban untuk terus berkolaborasi membangun Tangsel dari akar rumput demi mewujudkan kota yang layak huni, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh warga tanpa terkecuali,” pungkas dia.(*)
