SERANG, – Gubernur Banten Andra Soni buka suara soal anggaran seremonial peresmian RSUD Cilograng dan RSUD Labuan yang menelan biaya hingga Rp1,8 miliar. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, nominal tersebut menuai sorotan.
Andra mengaku akan segera memanggil Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk meminta penjelasan rinci mengenai penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, kegiatan itu juga disertai layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
“Nanti ditanyakan detailnya ke dinas, apa saja komponennya,” ujar Andra saat ditemui Selasa (3/6/2025).
Lebih lanjut, Andra menyebut pihaknya akan mengevaluasi seluruh kegiatan Pemprov Banten agar sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja pemerintah.
“Pasti kita akan lakukan evaluasi,” tambahnya singkat.
Sementara itu, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim turut menanggapi polemik ini. Ia mengaku belum mendapatkan laporan terkait besaran anggaran tersebut, namun berjanji akan menindaklanjuti melalui Komisi V DPRD Banten yang menjadi mitra Dinas Kesehatan.
“Saya belum dapat laporan, nanti saya cek dulu,” ujar Fahmi.
Kritik juga datang dari pengamat kebijakan publik Adib Miftahul. Ia menyebut pengeluaran Rp1,8 miliar hanya untuk kegiatan seremonial sebagai bentuk pemborosan anggaran, terlebih di masa pemerintah pusat tengah menggenjot efisiensi.
“Kegiatan ini jelas pemborosan. Padahal perintah pusat sudah jelas, kurangi kegiatan seremonial,” kata Adib, Kamis (29/5/2025).
Diketahui, Dinkes Banten menggelontorkan masing-masing Rp900 juta untuk dua event organizer yang mengurus peresmian RSUD Cilograng dan Labuan.
Adib menilai pejabat daerah kurang peka terhadap arahan pemerintah pusat dan lebih mementingkan citra melalui acara mewah.
“Tipe-tipe feodal ASN kepala OPD Banten itu masih dominan. Sulit mengejawantahkan perintah pusat,” kritiknya.***
