SERANG, – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan II 2026 (April–Juni) tetap atau tidak mengalami perubahan.
Kebijakan ini diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat serta mendukung daya saing industri nasional di tengah dinamika global.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan keputusan tersebut telah melalui evaluasi terhadap berbagai parameter ekonomi makro.
“Masyarakat tidak perlu cemas, karena pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Senin (16/3).
Penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, dengan evaluasi berkala setiap tiga bulan berdasarkan perubahan kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batu Bara Acuan (HBA).
Untuk Triwulan II 2026, parameter yang digunakan merupakan realisasi periode November 2025 hingga Januari 2026, yakni kurs Rp16.743,46 per dolar AS, ICP USD62,78 per barel, inflasi 0,22 persen, serta HBA USD70 per ton.
Meskipun secara perhitungan terdapat potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini juga berlaku bagi pelanggan bersubsidi.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan PLN siap menjalankan kebijakan tersebut sekaligus memastikan keandalan pasokan listrik.
“Di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis, kami mengapresiasi langkah pemerintah yang menjaga stabilitas tarif listrik. Ini memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
PLN, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan layanan di seluruh wilayah Indonesia.
