SERANG, – Jajaran Pengurus Karang Taruna Provinsi Banten masa bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan. Gubernur Banten Andra Soni mendorong Karang Taruna untuk menjadi wadah utama pembinaan kepemudaan sekaligus garda terdepan dalam memperkuat kesetiakawanan sosial di masyarakat.
Prosesi pengukuhan digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang. Acara ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) Malik Haramain kepada Ketua Karang Taruna Provinsi Banten terpilih, Yudi Budi Wibowo, dengan disaksikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni.
Dalam sambutannya, Andra Soni menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Ia berharap pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan potensi pemuda Banten.
“Karang Taruna sebagai wadah generasi muda untuk tumbuh, berkarya, dan mengabdi,” ujar Andra Soni di lokasi.
Andra menekankan pentingnya posisi Karang Taruna dalam menghidupkan gerakan kepedulian sosial hingga ke tingkat akar rumput. Nilai-nilai gotong royong dan solidaritas dinilai harus tetap menjadi ruh utama setiap program kerja organisasi.
Ia juga mendorong Karang Taruna agar mampu bersinergi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam menjawab tantangan sosial serta menjaga ketahanan masyarakat.
“Banyak kader Karang Taruna yang selama ini aktif hadir di tengah masyarakat, memberi pendampingan, hingga membantu menyelesaikan persoalan sosial,” ungkapnya mengapresiasi.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Provinsi Banten periode 2026–2031, Yudi Budi Wibowo, menegaskan komitmen penuh organisasi untuk berkolaborasi dan mendukung program-program pembangunan daerah.
“Karang Taruna ini anak kandung pemerintah. Mau tidak mau kita mendukung penuh program Pak Gubernur dalam menjalankan dan menyelesaikan visi-misi serta rencana pembangunan daerah,” tegas Yudi Budi Wibowo di lokasi.
Ia menambahkan, Karang Taruna di bawah kepemimpinannya akan terus memaksimalkan peran pemuda hingga tingkat desa dan kelurahan untuk membantu penanganan masalah sosial serta menggerakkan perekonomian masyarakat secara mandiri.
