TANGERANG SELATAN, – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mempercepat penanganan dampak ledakan yang terjadi di kawasan Pasar Cimanggis pada Rabu (14/10/2026). Selain mengutamakan keselamatan warga, Pemkot Tangsel menyiapkan pendampingan bagi pedagang yang terdampak agar dapat kembali menjalankan usahanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan, TB Asep Nurdin, mengatakan pemerintah bergerak sejak hari pertama kejadian untuk mengamankan lokasi, mendata kerusakan, serta mengoordinasikan penanganan bersama dinas teknis terkait.
“Pemkot Tangsel bergerak tanpa jeda. Kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah darurat yang diambil tidak hanya berfokus pada aspek teknis fisik bangunan, tetapi juga memberikan ketenangan psikologis bagi warga dan para pedagang yang terdampak secara langsung,” ujar Asep dalam keterangannya.
Menurutnya, penyampaian informasi secara terbuka menjadi bagian penting dari penanganan pascainsiden. Pemkot Tangsel berupaya memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi yang dapat menimbulkan keresahan.
“Diskominfo Tangsel berkomitmen penuh untuk berdiri di garis depan dalam menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan edukatif. Setiap perkembangan penanganan di lapangan akan terus kami sampaikan secara berkala kepada masyarakat luas,” katanya.
Berdasarkan hasil asesmen tim penilik bangunan gedung dari Dinas Cipta Karya, sejumlah bangunan ruko yang terdampak mengalami kerusakan struktural berat. Kerusakan tersebut meliputi buckling atau tekukan pada elemen struktur serta cracking atau retakan pada bagian kolom dan balok induk.
Asep menjelaskan, kolom dan balok induk merupakan elemen penting yang menopang bangunan. Karena itu, kondisi kerusakan tersebut perlu ditangani secara serius untuk mencegah risiko kegagalan struktur yang dapat membahayakan keselamatan.
“Berdasarkan hasil asesmen mendalam yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Dinas Cipta Karya, ditemukan adanya kerusakan berat berupa buckling atau tekukan serta cracking atau retakan pada kolom dan balok induk. Ini adalah struktur vital penopang bangunan. Jika tetap dipertahankan atau dipaksakan beroperasi, risikonya sangat fatal dan berpotensi memicu kegagalan struktur total yang mengancam nyawa,” jelasnya.
Atas pertimbangan keselamatan, pembongkaran bangunan yang mengalami kerusakan berat dinilai sebagai langkah preventif untuk menghindari kemungkinan jatuhnya korban susulan.
“Keputusan untuk melakukan pembongkaran atau demolish memang berat secara emosional dan ekonomi, namun ini adalah langkah mutlak demi keselamatan bersama. Kami tidak ingin ada korban susulan. Keselamatan manusia adalah hukum tertinggi yang harus dipegang teguh oleh pemerintah daerah,” tegas Asep.
