PANDEGLANG, Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat infrastruktur pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Tahun ini, Banten mendapat dukungan pemerintah pusat melalui APBN sekitar Rp500 miliar untuk pembangunan irigasi.
Gubernur Banten mengatakan pembangunan irigasi menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung kesejahteraan petani.
“Harapan kita, irigasi yang diperbaiki dapat memberikan hasil maksimal. Semua ini membutuhkan kolaborasi, baik pemerintah maupun masyarakat, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Gubernur.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pekerjaan fisik yang selesai. Infrastruktur yang dibangun harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Saya ingin memastikan irigasi yang dibangun benar-benar berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi para petani,” tegasnya.
Gubernur menyebut dukungan pemerintah pusat menjadi peluang untuk memperkuat sektor pertanian di Banten.
“Tahun ini, Pemerintah Pusat memberikan dukungan pembangunan irigasi di Banten kurang lebih Rp500 miliar. Ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan para petani,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Banten meresmikan tujuh daerah irigasi yang telah dibangun dan ditingkatkan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperluas layanan air untuk lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas petani.
Gubernur juga mengingatkan masyarakat untuk ikut menjaga sumber daya air dan jaringan irigasi yang telah dibangun.
“Petani harus tetap semangat. Irigasi pada dasarnya mengalirkan air, sehingga tugas kita bersama adalah menjaga ketersediaan air agar pertanian dapat terus berjalan dengan baik,” ujarnya.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, mengatakan Pemprov Banten melalui APBD Tahun Anggaran 2025 menangani tujuh daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi.
