JAKARTA, – Anggota Komisi X DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa meminta pemerintah memastikan akses beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terbuka seluas-luasnya, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan daerah terpencil.
Hal tersebut disampaikan Adde Rosi menanggapi polemik penerima beasiswa LPDP berinisial Dwi Sasetyaningtyas (DS) yang menjadi sorotan publik setelah mengunggah video di media sosial terkait kewarganegaraan anaknya.
Unggahan tersebut memicu kontroversi karena DS dan suaminya diketahui menempuh pendidikan S2 dan S3 menggunakan beasiswa LPDP. Belakangan, pihak LPDP menyatakan bahwa suami DS, yakni AP, belum menyelesaikan kewajiban masa pengabdian di Indonesia sesuai ketentuan, yakni dua kali masa studi ditambah satu tahun.
Adde Rosi menegaskan bahwa program beasiswa LPDP harus dijalankan dengan prinsip keadilan sosial, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Program pemerintah harus bisa diakses oleh semua masyarakat. Khususnya program LPDP ini, di mana masyarakat yang kurang mampu dan dari daerah harus juga punya akses kepada beasiswa ini,” ujar Adde Rosi, Senin (23/2/2026).
Selain menyoroti pemerataan akses beasiswa, Adde juga menekankan pentingnya pembangunan karakter bagi para penerima beasiswa negara. Menurutnya, pendidikan tinggi perlu diimbangi dengan kecerdasan emosional dan wawasan kebangsaan agar para penerima beasiswa memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
Ia mendorong penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui sosialisasi Empat Pilar sebagai upaya menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia.
“Tidak ada salahnya kalau semua lembaga dan instansi memperkuat materi nasionalisme melalui sosialisasi Empat Pilar agar rasa nasionalisme, kebanggaan menjadi WNI, dan rasa keadilan antar-WNI bisa terus dirasakan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengingatkan para penerima beasiswa LPDP agar menjaga sikap dan menghargai negara yang telah membiayai pendidikan mereka.
Menurutnya, beasiswa LPDP berasal dari pajak masyarakat serta sebagian pembiayaan negara yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau tidak senang ya tidak senang, tapi jangan menghina-hina negara,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan bahwa program LPDP merupakan investasi negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda, sehingga penerima beasiswa diharapkan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia.
Dengan adanya polemik ini, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta memastikan program beasiswa LPDP tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.***
